Diawal tahun 2017 pemerintah Indonesia ‘menghadiahkan’ masyarakat dengan naiknya tarif liatrik mulai 1 Januari 2017. PT PLN (Persero) menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) yang dinilai tidak layak menikmati subsidi. Kenaikan tarif dilakukan bertahap, mulai 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Terhitung mulai 1 Juli 2017, tarif mereka akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya yang mengalami penyesuaian tiap bulan.

Ketidakbijakan ini tentu akan menambah beban masyarakat kecil hal itu bisa kita lihat dari sebelum kenaikan pun masyarakat sudah kesulitan untuk membayar listrik apalagi jika terjadi kenaikan. Yang menarik, ternyata bukan masyarakat saja yang merasa kesulitan membayar tagihan listrik, dalam beberapa catatan ada juga beberapa pemerintah daerah kota dan kabupaten bahkan propinsi yang juga pernah mengalami kesulitan membayar lsitrik.

Misalnya saja pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menunggak pembayaran listrik sebesar Rp1,1 miliar. Begitupun dengan pemerintah daerah Minahasa Selatan (Minsel) bukannya berkurang malah semakin membengkak. Jika pada Oktober lalu utang pembayaran penerangan jalan mencapai Rp4,1 M, hingga akhir tahun 2016 sudah mencapai Rp5,4 M

Yang paling mencengangkan adalah seluruh pemerintah daerah di Aceh menunggak pembayaran listrik. Jumlahnya bervariasi, dari Rp 10 juta hingga Rp 15 miliar. Hal ini diungkapkan General Manajer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh Bob Saril di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tadi siang.

Aceh Timur menjadi pemerintah daerah dengan tunggakan listrik terbesar ke PLN Aceh. Total tunggakan mencapa Rp 15,1 miliar. Disusul Bireuen Rp 14,3 miliar dan Aceh Utara Rp 10,8 miliar. Diperingkat keempat bertengger Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan total tunggakan Rp 4,1 miliar. Sedangkan Pemerintah Kota Banda Aceh menunggak pembayaran listrik sebesar Rp 1,7 miliar.

Itu dilevel pemda kota dan kabupaten, sedangkan dilevel propinsi, Pemda Sumatera Utara juga mengalami kesulitan pembayaran listrik. Perusahaan Listrik Negara mencatat adanya kantor pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menunggak pembayaran rekening listrik hingga miliaran rupiah. Dalam temu konsultasi Bakohumas Sumut di Aula PLN Wilayah Sumut di Medan, Rabu, Deputi Manager Administrasi Niaga PLN Sumut Lelan Hasibuan mengatakan, tunggakan paling besar terjadi pada bulan Oktober 2015 yakni Rp53,335 miliar

Hampir disetiap pemerintah daerah mengungkapkan alasannya menunggak pembayaran diakibatkan karena anggaran pemerintah daerah yang mengalami defisit. Fakta diatas membuat kita bertanya jika dilevel pemerintah saja kesulitan membayar tagihan listrik bagaimana dengan rakyat?. Jika dalam kondisi normal saja pemerintah daerah kesulitan membayar bagaimana dengan rakyat yang setiap dua bulannya akan selalu mengalami kenaikan tarif?

Oleh karennya, masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan pemerintah ini adalah upaya untuk menghapus subsidi bagi mereka, bukan hanya itu sebagaimana tabiat yang dimiliki oleh sistem kapitalisme, peran negara akan dihilangkan sedikit demi sedikit dalam bentuk subsidi, dan penghilangan subsidi listrik ini adalah bagian dari skenario itu.

Imaduddin Al Faruq

Muslim Analyze Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here