Asap. Mendengar atau membacanya adalah hal yang biasa. Namun, bagaimana apabila kata asap ditambah dengan kata bencana kabut “asap”? tentu menjadi mengerikan dan menyeramkan bagi kita!

Berbicara tentang asap, saat ini Indonesia tengah sedang berkabung untuk kesekian kalinya dengan apa yang terjadi di 12 provinsi di Indonesia. Lebih dari 40.000 hektar luas hutan dan lahan di jambi terbakar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.000 hektar adalah lahan gambut.

Dan di tahun 2015 ini, merupakan wilayah cakupan kabut asap paling luas yang pernah terjadi sepanjang tahun sejak 1967. “Cakupan musibah kabut asap kali ini paling luas, meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap pekat yang disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan lahan menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya” (Kompas, 05/9).

Tidak hanya itu, Kerugian dan korban akibat kabut asap pun, begitu besar dan terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril, sebagaimana yang dilansir oleh media online Liputan6.com, Rabu (7/10/2015) mengatakan bahwa “korban kabut asap terus meningkat dari hari sebelumnya, yaitu 57.536 jiwa. Sementara jumlah 61.017 jiwa diprediksi bakal meningkat karena kualitas udara di Riau masih berbahaya dan diselimuti kabut asap, Penderita ISPA mencapai 50.741 jiwa. Ini paling gampang menyerang warga karena menghirup udara berbahaya. Kemudian penyakit pneumonia 893 jiwa, asma 2.409 jiwa, sakit mata 3.040, dan penyakit kulit sebanyak 3.934 jiwa”.

Adapun kerugiannya, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, bisa melebihi Rp 20 Triliun. Angka tersebut didasarkan pada data tahun lalu, terungkap bahwa kerugian akibat kabut asap 2014 yang dihitung selama tiga bulan yaitu dari Februari sampai April hanya dari Provinsi Riau mencapai Rp 20 triliun.
“Ya pasti. Kalau melihat skalanya lebih luas, pasti lebih tinggi (kerugiannya). Pada 2014 terkonsentrasi terutama di Riau, sekarang lebih meluas penyebaran asapnya di Sumatera dan Kalimantan. Saya lagi menghitung ini (kerugiannya),” (BBC.Com17/09)

Penyebab utama bencana kabut asap yang menelan begitu banyak korban dan kerugian ini tidak bisa dipungkiri adalah ulah manusia, artinya bukan merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh fenomena alam, namun akibat keserakahan praktik korporasi. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, polri telah resmi menetapkan 10 perusahaan (korporasi) dan 167 warga sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan penyebab bencana kabut asap (Elsinta. Com,22/9).

Persoalan ini tentu harus menjadi renungan dan introspeksi bagi kita semua, terlebih khususnya para penguasa yang memimpin negeri ini. Pasalnya, kejadian kebakaran lahan ini bukanlah yang terjadi pertama kali, bahkan terjadi setiap tahunnya, bertahun-tahun, dengan pola dan modus yang sama.

Bencana kabut asap tentu tidak akan terjadi jika political will penguasa dalam mengambil kebijakan pengelolaan perkebunan dan lingkungan berpangkal kepada pengurusan rakyat dan tidak berpihak kepada pengusaha. Ketegasan sanksi dan hukum pun harus tegak dengan kuat. Namun nyatanya, Ketidaktegasan penguasa dan lemahnya hukum dalam memberikan sanksi kepada kepada para pelaku saat ini adalah wajar. Mengingat paradigma manajemen pengaturan negeri ini, diserahkan kepada neolib-Kapitalisme, dimana kepentingan ekonomi (modal) membuat jutaan hektar hutan dan lahan diberikan konsesi-nya kepada swasta.

Berbeda dengan paradigmatik manajemen aturan Islam, yang melarang swastanisasi lahan baik individu maupun perusahaan. Karena harus dikelola dengan baik oleh negara sebagai bentuk ri’ayah kepada rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Sebagai milik umum, hutan dan padang rumput HARAM dikonsesikan kepada swasta baik individu maupun korporasi.

Disamping pencegahan celah masuk-nya keserakahan korporasi tersebut, Negara khilafah pun menyiapkan upaya tanggap bencana dengan penggunaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi yang cepat, serta memberdayakan para ahli dan masyarakat umum untuk bahu membahu mengatasi pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran hutan yang terjadi, maka bencana kabut asap pun dapat diatasi sedini mungkin. Tentu semua ini merupakan output dari political will yang berporos kepada amanah Pe-ri’ayah-an atas rakyat, yang secara normatif diyakini oleh setiap pemangku kekuasaan.

Olehnya itu, menyudahi bencana asap harus berjalan bersama kemauan untuk menyudahi Kapitalisme. Islam dengan perangkat sistem paripurna kenegaraannya, sudah seharusnya mendapat perhatian untuk dikaji dan diperjuangkan sebagai solusi atas kerusakan di daratan, lautan dan udara era neoliberal hari ini. WalLah a’lam bi ash-shawab.
[ Atiqah Nur Rahmi ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here