Hari ini rabu 16 desember, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar sidang untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran etika oleh ketua DPR Setya Novanto, jika ada, maka akan diputuskan sanksinya apakah masuk dalam kategori ringan, sedang atau berat. Sejak kasus ini bergulir sudah sangat terlihat berbagai upaya dilakukan oleh para pendukung Novanto untuk menyelamatkan sang pimpinan dewan ini selamat dari sanksi. Hal itu bisa terlihat dari awal persidangan kasus ini sekarang menjelang detik-detik pengambilan keputusan.

Manufer yang dilakukan diakhir-akhir pengambilan keputusan MKD adalah dengan dinonaktifkannya Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Akbar Faizal dari posisinya sebagai anggota MKD. Anehnya hal itu dilakukan menjelang pengambilan putusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Akbar dihentikan atas dasar laporan yang dibuat anggota MKD dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae, ke MKD. Akbar dituduh membocorkan materi pada sidang tertutup MKD sebelumnya kepada media. Setelah melaporkan Akbar ternyata SK penonaktifan tersebut bak ‘jalan tol’ karena langsung ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sikap Fahri Hamzah atau pimpinan DPR lainnya ternyata berbeda ketika Akbar Faisal melaporkan ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adies Kadir yang nota bene pendukung Novanto. Surat penonaktifkan ketiga Anggota MKD tersebut justru tidak dikeluarkan oleh pimpinan DPR.

Hal itulah yang dituntut oleh Akbar Faisal karena logikanya, seharusnya ketiga anggota DPR tersebut karena jelas-jelas terbukti melakukan tindakan yang tidak etis ketika mengikuti konferensi pers bersama Luhut Bisar Panjaitan yang pada saat itu akan menjadi saksi dalam kasus Novanto. Konsekuensi logis dari dinonaktifkan Akbar Faisal akan mengurangi pertimbangan pimpinan MKD untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Novanto karena selama ini Akbar dikenal sebagai orang yang kritis dan mampu menyambungkan logika hukum untuk memberatkan sanksi bagi Novanto.

Suara Mayoritas adalah Kebenaran?

Dalam sidang putusan MKD kali ini akan dibuat mekanisme mendengarkan pendapat setiap anggota MKD. Jika terjadi dissenting opinion atau pendapat yang berbeda maka akan dilakukan voting dan ketua hakim MKD akan mengambil suara mayoritas sebagai kesimpulan atau keputusan dalam kasus Novanto ini. Tidaklah penting saat ini untuk menentukan apakah suara mayoritas akan memenuhi keinginan publik dalam sidang putusan tersebut yang menjadi aneh adalah mengapa kebenaran itu harus ditentukan melalui voting atau suara mayoritas.

Meskipun ini adalah konsekuensi logis dari sistem politik demokrasi tapi hal ini justru menghilangkan rasionalitas kita. Bagaimana mungkin orang jelas-jelas bersalah harus diputuskan benar dan salahnya harus dengan voting, apalagi jika seandainya didalam pengambilan voting justru mayoritas orang-orang pengambil keputusan adalah teman-teman orang jelas-jelas bersalah, hal itu akan menghilangkan rasa keadilan karena membenarkan tindakan yang justru jelas bukti kesalahannya.

Tipuan Sistem Demokrasi

Jika melihat situasi politik dengan banyak rekayasa dan manipulasi yang muncul dalam kasus Novanto ini, bagi masyarakat hampir bisa dikatakan tidak penting lagi apakah Novanto akan dihukum sanksi ringan, sedang berat atau bahkan dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Namun satu hal yang bisa diyakini bahwa mayoritas publik sudah mencabut legitimasinya secara politik atas Novanto. Hal itu bisa kita lihat mulai dari desakan publik agar Novanto mundur dari jabatan sebelum adanya putusan dari MKD.

Pencabutan legitimasi politik publik atas Novanto bisa menjadi kekuatan politik tersendiri bagi rakyat untuk mengambil tindakan diluarkan logika hukum atau sistem yang ada. Namun hal itu akan mandul dalam sistem politik demokrasi yang dianut oleh publik. Kenapa? Karena meskipun dalam sistem politik demorkasi mengakui bahwa kekuasaan itu ada ditangan rakyat artinya rakyat berhak memilih pemimpinnya namun menjadi ilusi ketika rakyat ingin mencabut pemimpin mereka jika mereka mau.

Dalam sistem ini, rakyat dibebaskan berpendapat dan melakukan aksi demonstrasi kapanpun mereka mau atau keputusan-keputusan politik pemimpinnya namun mereka tidak punya kekuatan untuk merubah kebijakan tersebut. Contohnya saja ketika rakyat menolak BBM dinaikkan tetap saja pemimpinnya menaikkan harga BBM. Hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi kasus Novanto ketika rakyat sudah mencabut legitimasinya seharusnya Novanto bisa diturunkan namun faktanya tidak. Itu semua adalah tipuan sistem politik Demokrasi.

Imaduddin Al Faruq

Muslim Analyze

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here