Beberapa hari lalu mantan presiden AS Obama datang liburan ke Indonesia, beberapa tempat hiburan dari mulai pulau Bali sampai dengan Yogyakarta disambangi obama dan keluarga. namun nampaknya obama datang ke Indonesia tidak hanya berlibur saja tapi juga membawa misi tertentu, sebagaimana kunjungan obama sebelumnya yakni berupaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia, mengingat PT Freeport akan mengalami habis kontrak pada tahun 2021 mendatang. Tentu lobi-lobi upaya perpanjangan kontrak menjadi fokus utama perusahaan tambang AS yang sudah sangat lama berdiri di Indonesia sejak tahun tahun 1967 ini, Freeport sudah 50 tahun bercokol mengeruk kekayaan alam di Papua, pada tahun 2016 saja Freeport mampu menghasilkan nilai sebesar total 3,78 miliar dolar AS atau sekitar Rp 50,52 triliun, tentu jumlah ini sangat melimpah. Maka sangat wajar freeport terus dijaga kepentinganya oleh negeri paman sam ini untuk terus beroperasi.

Rencana perpanjangan kontrak freeport ini berulangkali diupayakan, pada 1967 kontrak karya I Freeport berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973, selanjutnya pada tahun 1991 Kontrak Karya II berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, saat ini proses akan diperpanjang 2×10 tahun (sampai tahun 2041).
Lalu apa yang didapatkan oleh Indonesia? Ternyata Freeport hanya memberikan royalti 1 % dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak, artinya 99 % keuntungan hasil tambang dinikmati dan dimiliki semuanya oleh asing, Ini tentu harus disebut sebagai perampasan kekayaan alam indonesia secara terang-terangan serta berpuluh-puluh tahun namun ironisnya tetap dianggap legal pengoprasiaanya karena dijamin oleh Undang-Undang.

Undang-undang yang menjadi dasar penjarahan hasil tambang di freeport papua adalah Undang-Undang minerba dan penanaman modal asing. Undang-undang ini lahir tidak terlepas dari paradigma ekonomi liberal kapitalistik memandang kepemilikan SDA dan investasi asing dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga dengan dalih investasi asing negara kapitalis besar seperti AS bisa dengan mudah masuk untuk menguasai sumber daya alam di berbagai negeri termasuk indonesia, selain juga didukung dengan kekuatan agen-agen politik mereka diparlemen. Inilah salah satu bentuk penjajahan gaya baru (neoimperialisme) dengan mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Adapun paradigma Islam melihat bahwa Sumberdaya alam, termasuk tambang yang melimpah merupakan milik umum, dan negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya dengan baik kemudian hasilnya didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan fasilitas. Rakyat sebagai pemilik hakikinya sumberdaya alam tersebut tentu memiliki hak untuk menikmatinya dalam berbagai bentuk pelayaan masyarakat baik berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, termasuk kebutuhan mendasar lainya. []

Mashun Sofyan (Analis MAin Bidang Politik Ekonomi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here