Pemerintahan Jokowi-JK resmi mengumumkan harga baru BBM per 1 januari 2015 lalu. Harga premium yang tadinya 8.500 perliter kini dipatok dengan harga 7.600 perliter, begitu juga dengan solar yang awalnya 7.500 kini dijual dengan harga 7.250. Penurunan harga BBM ini dilakukan pemerintah dengan alasan tren harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan beberapa bulan terakhir.

Beberapa bulan terkahir, harga minyak dunia mengalami penurunan yang sangat hebat, bahkan terendah selama 5 tahun terakhir. Dilansir dari Bloomberg, Jumat (9/1/2015), harga minyak jenis Brent yang menjadi patokan harga internasional untuk pengiriman Februari turun US$ 19 sen menjadi US$ 50,96 per barel di London berbasis ICE Futures Europe exchange, atau berada pada level terendah sejak April 2009.

Berbeda dengan Brent, harga minyak West Texas Intermediate (WTI), yang jadi patokan minyak AS, untuk pengiriman Februari justru naik US$ 14 sen menjadi US$ 48,79 per barel di New York Mercantile Exchange.

Beberapa kalangan menilai bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM. Setelah menaikkan Rp 2.000 kemudian diturunkan Rp. 900, hal itu sama saja dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.100,- dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.600.

Sebagian masyarakat menyambut baik kebijakan ini karena bisa mengurangi sedikit ongkos produksi dan transportasi yang kemudian diharapkan bisa ikut menurunkan harga kebutuhan pokok. Namun sebagian yang lain menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan tata kelola pemerintahan Jokowi-JK yang kurang perhitungan dan “ugal-ugalan”. Alih-alih memberikan pengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, sejak ditetapkan per 1 januari lalu harga baru BBM ini tidak memberikan dampak apapun terhadap barang-barang kebutuhan pokok di pasar. Justru dibeberapa daerah harga sembako terus merangkak naik.

Seperti halnya di Jombang, harga cabai yang tadinya Rp 60.000 naik menjadi 70-80 ribu/kg. Daging ayam yang tadinya Rp 22.000 menjadi 30.000/kg. Telur ayam yang sebelumnya Rp 17.000 menjadi 19.500/kg. Sayur-sayuran seperti wortel, kubis, buncis, sawi, kentang dll mengalami kenaikan 20-30 % (tribunnews.com). Transpostasi pun tidak begitu terpengaruh terhadap harga baru BBM ini. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena, kepada BBC Indonesia mengatakan penurunan harga BBM ini tidak akan berdampak bagi tarif angkutan umum.

Ada apa dibalik penurunan harga BBM?
Jika melihat lebih dalam lagi terkait kebijakan penurunan harga BBM ini, kita akan menemukan berbagai hal yang perlu untuk diperhatikan.

Pertama, kebijakan ini lebih terlihat kepada sikap inkonsistensi/plin plan pemerintah. Pasalnya, dua setengah bulan lalu ketika pemerintah menaikkan harga BBM tidak pernah merujuk kepada harga minyak dunia. Alasan yang selalu digunakan pemerintah adalah pengalihan subsidi. Tentu hal ini terlihat lucu ketika sekarang menurunkan harga BBM dengan merujuk harga minyak dunia padahal penurunan harga minyak dunia sudah terjadi sejak pemerintahan Jokowi-Jk menaikkan harga BBM. Tentu menjadi pertanyaan besar, kemana arah pengalihan subsidi yang menjadi rencana pemerintah menaikkan harga BBM?

Kedua, Sikap ini juga menunjukkan amburadulnya pemerintahan Jokowi-Jk dalam pengelolaan Migas sehingga tidak ada kejelasan dalam perhitungan harga jual Migas. Tidak pernah ada transparansi resmi dari pemerintah soal perhitungan harga BBM. Nilai harga penurunan BBM ini juga menuai kritik dari Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono. Arief menyebutkan bahwa pemerintaha Jokowi-Jk bohong besar soal hitungan harga subsidi BBM, rakyat tidak disubsidi tapi justru pemerintah mendapat keuntungan besar dari penjualan premium. Arief juga menjelaskan hitungan harga BBM subsidi (premium) di Indonesia yang mengikuti mekanisme pasar. Dengan menggunakan dasar perhitungan (MOPS) yang diterapkan oleh pemerintah Jokowi-Jk. Dengan harga sebesar rata-rata Gasoline (BBM) USD 60,203 FOB ditambah pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (VAT Local) dan Pajak Bahan Bakar Kenadaraan Bermotor (PBBKB) 5% maka didapat harga BBM sebesar USD 69,23345 per barel.

Jika ditambahkan dengan biaya penyimpanan dan margin keuntungan sebesar 5% equivalen USD 3,46 per barel dari harga BBM yang di impor maka didapati harga BBM sampai ke konsumen sebesar USD 72,69 (dibulatkan). Dengan harga USD 72,69 per barel untuk harga BBM sesaui mekanisme pasar maka harga perliter BBM adalah USD 72,69 x RP 12.000 = Rp 908.668 (asumsi nilai kurs rupiah terhadap USD). Maka harga per liter BBM (premium) sebesar 908.668/159 liter = Rp 5.714 per liter. Dengan penetapan harga premium sebesar Rp 7.600/liter sesungguhnya pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan BBM jenis premium dengan selisih harga Rp 1.886 per liter dan ditambah PPN dan PBBKB sebesar Rp 707.

Berbeda halnya dengan hitung-hitungan Kwik Kian Gie. Berdasarkan hasil rata-rata harga minyak mentah dunia US$ 80 per barel. Jika di kurs kan ke rupiah, 1 barel setara dengan 159 liter maka per liternya di harga Rp 6.086 dengan kurs Rp 12.100.
Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) ditambah biaya pengilangan (refinering) ditambah lagi dengan biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah US$ 24,1 per barel (laman ESDM) atau jika dalam rupiah 24,1:159 x Rp 12.100 = Rp1.834 per liter. “Jadi pemerintah kalau impor dari minyak mentah dunia untung Rp 580,” ujarnya. Namun jika berpijak pada harga MOPS di Singapura, harga rata-rata FOB Singapura US$ 88,80 per barel, ongkos angkut US$ 1 per barel, harga CNF Jakarta, US$ 89,8 per barel atau setara Rp 6.833,84 per liter. Selain itu ada biaya distribusi sebesar Rp 600 per liter sehingga biaya hingga ke SPBU Rp 7.433,84 per liter.

Menurutnya, pemerintah juga mengenakan Pajak PPN, PBBKB (15%) sebesar Rp 1.115,08 per liter, sedangkan pemerintah menjual BBM di SPBU Rp 8.548,91 per liter. Dari perhitungan tersebut, harga BBM jenis Premium tidak disubsidi lagi, bahkan pemerintah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.115,08 dari pajak PPN dan PBBKB yang dibayar oleh rakyat.

Ketiga, pemerintah berencana akan mengevaluasi (menetapkan) harga BBM setiap dua minggu mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Pernytaan ini disampaikan oleh Sudriman Said (Menteri ESDM). Sudirman menyampaikan jika harga minyak dunia terus menerus terkoreksi, tidak menutup kemungkinan penyesuaian harga BBM jenis premium dan solar akan di lakukan setiap dua pekan sekali. Pernyataan Menteri ESDM ini kembali menegasakan bahwa harga BBM benar-benar akan di lepas sesuai mekanisme pasar. Selain itu, penetapan harga BBM juga hanya akan melihat dua faktor, yaitu harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Rencana ini pun dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai kebijakan tersebut melanggar konstitusi, sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember tahun 2004 telah membatalkan UU no.22 tahun 2001 pasal 28 ayat 1 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). UU Migas tersebut menyerahkan proses pembentukan harga eceran BBM dalam negeri sepenuhnya kepada mekanisme persaingan pasar. “Keputusan MK jelas, pengelolaan harga BBM tak boleh mengikuti pasar karena kita tidak menganut pasar bebas untuk BBM,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (6/1). Atas dasar itulah DPR berencana melakukan interplasi terhadap kebijakan BBM pemerintah Jokowi-Jk. Kita bisa melihat ada ketidak sepakatan antara pemerintah dan DPR, yang ada justru pertentangan.

Jika melihat fakta dan apa yang dilakukan pemerintah terhadap bbm ini, maka bisa disimpulkan bahwa:

Pertama, penyesuaian harga BBM ini sejatinya bukan penurunan, tapi lebih tepatnya penghilangan subsidi dengan melihat rujukan pemerintah kepada harga minyak dunia. Hal ini seperti yang disampaikan MenKo Perekonomian Sofyan Djalil pada saat pengumuman harga BBM kemarin. Artinya, konsekuensi dari penurunan harga minyak hari adalah apabila harga minyak dunia kembali melonjak dan rupiah terus melemah maka harga BBM akan naik kembali sesuai dengan mekanisme pasar internasional. Sederhananya , jika hari ini harga minyak dunia USD 60/barel dan harga jual premium Rp 7.600, maka jika harga minyak dunia kembali naik di harga USD 120/barel, harga premium akan menjadi Rp 15.200.

Kedua, penurunan harga BBM ini menjadi mekanisme penghilangan BBM jenis premium dari pasaran. Seperti yang telah disampaikan kepala Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas bahwa penurunan harga BBM menjadi momentum bagus untuk merealisasikan penghapusan bahan bakar minyak jenis Ron 88 atau premium dalam waktu enam bulan. Tim Reformasi Tata Kelola Migas sudah melakukan kesepakatan bersama Pertamina untuk menghapus premium dari pasaran. Mekanisme naik turunya harga BBM yang mengikuti harga pasar menjadi kesempatan bagus untuk meralisasikan rencana ini. karena subsidi BBM dicabut, artinya tidak akan ada lagi Premium murah. Dan disaat harga minyak dunia naik tentu harga premium akan melambung tinggi setara/melebihi harga pertamax. Dengan begitu masyarakat akan beralih ke pertamax dan premium akan hilang. Itu mekanismenya dan hanya menunggu waktu.

Ketiga, bunuh diri ekonomi. Jika kebijakan mekanisme pasar ini dijalankan, pemerintah benar-benar telah melakukan bunuh diri ekonomi dalam sektor Migas. Fluktuasi harga BBM yang mengikuti pasar internasional akan sangat berbahaya terutama untuk perusahan milik negara sendiri (pertamina). Dengan harga yang fluktuatif tentu akan semakin memuluskan para pelaku bisnis corporat besar asing untuk ikut bermain dalam sektor hilir migas dalam negeri. Karena harga yang ditetapkan sama, bisa jadi pertamina dan pengusaha kecil dalam negeri siap-siap gulung tikar. Ditambah dengan naik turunnya harga akan membuat masyarakat dengan mudah berpindah ke pengecer/SPBU asing. Ketua II Hiswana Migas, M Ismet (okezone.com, 1/1/15)menyampaikan “Jika demikian akhirnya, siapa yang diuntungkan? Jelas ini bunuh diri bagi perusahaan milik negara sendiri, Pertamina.” Saat ini telah ada 105 perusahaan asing yang memperoleh izin pendirian SPBU. Masing-masing perusahaan diberi jatah membangun hingga 20 ribu SPBU diseluruh Indonesia. Selain itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga telah memberikan ijin SPBU asing untuk menjual premium. Tentu ini sangat menyakitkan perusahaan dalam negeri.

Keempat, kebijakan ini menjadi alat pencitraan “basi” ditengah kemelut pemerintahan Jokowi-Jk. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Jokowi-Jk tengan dilanda krisis kepercayaan publik. Banyak menteri di kabinet kerja yang mendapat kritikan pedas dari masyarakat karena kebijakannya. Seperti isu pelarangan Doa dengan Agama tertentu dan Larangan berjilbab di sekolah serta pemberhentian dana BOS sekolah oleh kementrian pendidikan. Kecelakaan yang berimbas pada rencana kementrian perhubungan untuk menghapus penerbangan LCC (Low Cost Carier) yang akhirnya menuai banyak kritikan. Kementrian perhubungan juga sebelumnya telah mencabut subsidi kereta api. Kementrian Perikanan, perdagangan, dan Kemen PAN pun tidak luput dari kritikan masyarakat. Selain itu banyak janji-janji kampanye Jokowi-JK yang tidak terlaksana. pemerintahan Jokowi-Jk sepertinya ingin memberikan sedikit angin segar kepada masyarakay sebelum membunuhnya dengan kenaikan tarif dasar listrik dan Gas LPG. Tentu pemerintahan Jokowi-Jk berharap bisa mendapatakan kepercayaan dan simpati masyarakat kembali seperti pemerintahan sebelumnya.

Kelima, permsalahan ini semakin mempertegas sikap Neolib pemerintahan Jokowi-Jk. Penghapusan subsidi dan penyesuaian BBM dengan harga minyak dunia merupakan agenda dan pesanan asing. Ini merupakan amanat dari UU Migas no.22/2001. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan sebagai berikut: “Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usah kecil; d. Badan Usaha Swasta.”Pasal inilah yang mengakhiri monopoli pertamina dalam sektor hilir migas sekaligus menandai dimulainya era liberalisasi hilir migas di Indonesia. UU migas ini syarat dengan kepentingan asing. Bukan rahasia lagi, lembaga donor milik Pemerintah Amerika USAID memberikan donasi senilai 4 juta dolar AS (Rp. 46 Miliar) untuk membantu pemrintah Indonesia menerapkan kebijakan ‘reformasi’ sektor migas. Hal itu diakui dalam dokumen mereka TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html). Di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) disebutkan: “pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional”.
Liberalisasi migas itu menjadi syarat (perintah) pemberian utang oleh Bank Dunia. Dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) menyebutkan, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan merekomendasikan (baca memerintahkan) sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik, belanja subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya.”
Pemerintah negeri ini akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan tuannya, tidak ada bedanya antara era SBY maupun Jokowi. Semuanya tunduk dengan kepentingan asing. Privatisasi dan penghapusan subsidi akan terus dilakukan hingga negeri ini benar-benar menjadi negara corporat yang bebas dikendalikan para kapitalis.
Mungkin ini ungkapan yang menjadi prinsip pemerintahan negeri ini “Walaupun rakyatku kelaparan dan tak bisa makan, yang penting tuanku senang”

Pengelolaan Migas dalam Islam

Migas termasuk kedalam harta kepemilikan umum. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, syeh Abdul Qadim Zallum menjelaskna bahwa harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh syar’i (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.

Jenis-jenis harta ini dikelompokkan pada tiga nacan, yaitu:
1. Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari.
2. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu untuk tertentu untuk dimiliki.
3. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.

Ketiga jenis pengelompokan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Migas termasuk dalam jenis harta yang ketiga, yaitu barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.

Barang tambang yang jumlah tidak terbatas yaitu barang tambang yang jumlah (depositnya) sangat berlimpah. Barang tambang yang (depositnya) sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan kedalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya.

Rasulullah SAW membolehkan Bilal bin Harits al-Mazany memiliki barang tambang yang sudah ada sejak dulu dibagian wilayah Hijaz. Saat itu Bilal telah meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan daerah tambang tersebut kepadanya. Beliaupun memberikan kepada Bilal dan boleh memilikinya. Jadi, pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit –tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan- tergolong milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, begitu juga halnya dengan negara, boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari (barang) yang diproduksi kepada Baitul Mal, baik yang dieksploitasi itu sedikit atau pun banyak.

Adapun barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas, hal itu tergolong pemilikan umum bagi seluruh kaum Muslim, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Tidak boleh diberikan kepada seseorang ataupun
beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama mereka (kaum Muslim), dan menyimpan hasil penjualannya di Baitul Mal kaum Muslim.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di permukaan bumi), yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam atau (batu) celak mata; dengan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, khrom, uranium, pospat dan barang tambang lainnya. Begitu juga, apakah berbentuk padat (bijih) seperti emas dan besi, maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, atau berbentuk gas seperti gas alam.

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilikan umum, adalah hadits yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy:

Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya’.
(HR. Tirmidzi)

Tindakan Rasulullah saw yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abidh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlah (deposit)-nya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya, karena hal itu merupakan milik seluruh kaum Muslim. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya, asalkan memenuhi syarat bahwa barang tambang tersebut jumlah (deposit)-nya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas.
Karena barang tambang yang jumlahnya tak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Demikian juga negara tidak boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan melakukan eksploitasi untuk menghidupi mereka. Negara -dalam hal ini- wajib melakukan eksploitasi barang tambang (sumber alam) tersebut mewakili kaum Muslim, kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Jadi, apapun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh kaum Muslim.

Eksploitasi barang-barang tambang, terutama yang berada di dalam perut bumi -baik berbentuk cair maupun padat- memerlukan peralatan dan (proses) industri. Negara wajib mengeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslim, karena tergolong harta milik umum. Eksploitasinya dapat saja langsung dilakukan negara dengan menggunakan peralatan dan industri yang dimilikinya atau (yang berasal) dari pemilikan umum lainnya. Bisa juga dilimpahkan kepada seseorang (swasta), yang menerima upah dari negara atas usaha atau jasanya itu, atau karena menggunakan (menyewa) peralatan milik mereka.

Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milikseluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat di dalamnya, maka berarti setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta milik umum dan sekaligus pendapatannya. Tidak ada perbedaan apakah individu rakyat tersebut laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang shaleh ataupun orang jahat.

Pemanfaatan harta milik umum ini tidak sama. Ada yang sangat mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun dengan menggunakan alat. Tetapi, ada pula yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung.

Jenis pertama, seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan/kanal yang besar. Seseorang dapat memanfaatkannya secara langsung, baik air, padang rumput maupun api bagi dirinya; memanfatkan sumur, mata air dan sungai yang mengalir, mengambil airnya dan dialirkan untuk (keperluan) hewan serta ternak-ternaknya. Para penggembala juga dapat menggembalakan hewan dan ternaknya di padang-padang rumput, begitu juga tukang pengumpul kayu boleh mengambil kayu di sana.

Seseorang boleh memasang alat (hidran) pengatur air di sungai yang besar untuk keperluan menyirami tanaman dan pohon-pohon miliknya. Karena sungai yang besar, terbuka luas bagi seluruh manusia, sehingga pemasangan alat-alat tertentu di atasnya tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim. Setiap orang dapat memanfaatkan jalan umum, laut, sungai dan kanal, seperti terusan Suez. Dia berhak berjalan di jalan-jalan umum, menggunakan hewan tunggangan maupun kendaraannya. Dia juga berhak berlayar di lautan, sungai dan kanal dengan menggunakan kapalnya, karena hal ini tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim, juga tidak mempersempit gerak seseorang untuk berlalu lalang di jalan-jalan umum, berlayar dengan aman dan bebas di lautan, sungai maupun kanal.

Jenis kedua dari harta milik umum, adalah yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung, dan memerlukan usaha keras dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak bumi, gas dan barangbarang tambang. Untuk itu negaralah yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili kaum Muslim. Kemudian menyimpan pendapatannya di Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya, sesuai dengan ijtihadnya, yang dijamin hukum-hukum syara’, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim.

Dimungkinkan untuk melakukan pembagian hasil barang tambang dan pendapatan milik umum dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan umum, yaitu untuk:
• Seksi pemilikan umum, bangunannya, kantor-kantornya, catatancatatannya, sistem pengawasannya dan pegawainya.
• Para peneliti, para penasihat, para teknisi dan para pegawainya, orang-orang yang membaktikan dirinya untuk penyelidikan dan penemuan, eksplorasi minyak bumi, gas, barang-barang tambang serta dana untuk eksploitasinya, untuk produksinya dan proses penyelesaiannya hingga membuatnya layak untuk digunakan, juga untuk orang-orang yang memberikan jasanya menemukan sumber air serta penyalurannya, dan untuk pembangkit listrik serta jaringan kawatnya.
• Membeli berbagai peralatan dan (membangun) industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pemisah dan pembersih bijih-bijih barang tambang, pemrosesan barang-barang tambang hingga layak digunakan. Juga digunakan untuk pembelian alatalat dan industri yang biasa dipakai pada industri-industri harta milik umum, dan proses pemanfaatannya.
• Untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan air, memompanya, dan untuk pipa-pipa salurannya.
• Pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangga dan kawat-kawatnya.
• Untuk membeli kereta api dan trem listrik.

Seluruh pengeluaran ini berhubungan dengan pemilikan umum, termasuk administrasi dan pemanfaatannya. Karena itu, pengeluarannya menggunakan pendapatan dari harta milik umum.

Abdi Tri Sulistyo

Muslim Analyze

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here