Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam Wiranto akhirnya mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 thn 2017 tentang perubahan atas UU no 17 thn 2013 tentang Organisasi Ormas Kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan melalui konfrensi pers yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Juli 2017.

Penolakan terhadap perppu pun ramai disuarakan, baik dari ormas Islam, Komnas HAM, Para Pakar Hukum dan Tokoh Politik, termasuk juga Kaum Muda dan Mahasiswa. Bahkan hasil berbagai polling menunjukkan penolakkan netizen yang sangat banyak.

Adapun kelahiran Perppu ini mengandung beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, latar belakang keluarnya Perppu dipertanyakan, sebab tidak ada unsur kegentingan yang memaksa, yang mengharuskan lahirnya perppu ini, justru selama ini ormas-ormas Islam tidak melakukan aktivitas kriminal dan hal-hal yang merusak. Cukup banyak peran postitif yang telah dilakukan oleh ormas-ormas tersebut, seperti pembinaan kepribadian yang sholeh, membantu para korban bencana, menolak penguasaan asing dan aseng atas SDA negeri ini, melawan ketidakadilan, dsb. Bahkan Aksi super besar dalam 212 berlangsung dengan damai dan tertib;

Kedua, substansi Perppu mengandung sejumlah poin-poin yang dapat melahirkan pemerintahan tirani yang represif dan diktator. Mulai dari penghilangan proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran sebuah ormas, hal ini tentu merupakan pintu pemerintahan tirani yang akan mengambil sikap secara subjektif. Juga pasal-pasal karet yang secara semena-mena dapat dikenakan kepada lawan-lawan politik atau para pengkritik pemerintah, termasuk juga ketentuan pemidanaan anggota dan pengurus sebuah ormas yang diklaim secara sepihak bersalah oleh pemerintah.

Ketiga, penolakkan masyarakat yang luas terhadap perppu ini. Tidak hanya ormas-ormas Islam, Komnas HAM, Pakar Hukum dan juga Tokoh Politik. Mahasiswa dan kaum muda pun beramai-ramai melakukan protes penolakan. Bahkan sejumlah polling yang dilakukan di sosmed para netizen mayoritas menolak dan tidak setuju dengan adanya Perppu tersebut. Tentu hal ini, justru jika dipaksakan akan menimbulkan kegaduhan tersendiri bagi negeri ini.

Dengan demikian, sikap arogan pemerintah dengan memaksakan Perppu ini mengindikasikan jatidiri pemerintah sebagai tirani. Lebih dari itu, tidak heran jika banyak yang memberikan penilaian bahwa pemerintah hari ini adalah rezim represif anti Islam!

Imaduddin Al Faruq – Analis Sospol Muslim Analyze Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here