Pasca KTT Arab-Islamic-US diselenggarakan dengan kehadiran Trump yang turut menunggangi pertemuan tersebut, tepat 5 Juni 2017 negara-negara teluk yang tergabung kedalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Concuil memutuskan hubungan diplomatik terhadap Qatar. Upaya “reduksi” koalisi teluk ini menjadi episode kelanjutan dari pola kekacauan yang berkepanjangan dimana negara-negara teluk yang sebelumnya turut ambil proksi dalam arab spring, kini giliran koalisi ini mengalami hembusan dari apa yang mereka perturutkan sendiri dalam melecutkan kekacauan politik ditimur tengah. Qatar mendapatkan intimidasi dengan upaya isolasi negara-negara teluk karena dianggap telah memposisikan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok teroris sehingga menguatkan eksistensi ISIS. Walaupun Qatar menyangkal, tuduhan tersebut telah mengambil momennya tatkala media pemerintah Qatar memuat pernyataan kontroversial dimana Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani mengkritik Arab Saudi.

Bukan hanya itu, salah satu lapisan polugri Qatar yang terus menyusup kepada kelompok-kelompk oposisi pemerintah disepanjang keberjalanan Arab Spring tengah dijadikan legitimasi keterlibatan tersebut, semisal keterlibatan Qatar dalam perang proksi di Libya dengan UEA, upaya Qatar dalam mendukung gerakan IM ketika terjadi riak-riak di Mesir atau Hamas di Palestina. Termasuk kelompok Jihad Al-Nusra dan beberapa faksi jihad lainnya di Suriah. Begitupun Kerekatan hubungan antara Qatar dan Iran dianggap pula menjadi sumber kedengkian bagi Arab Saudi, Hinagga pada tahap mengukuhkan Houthi di Yaman tatkala terus memprovokasi pemecatan Hadi, Presiden Yaman. Meski telah bertahun-tahun Arab Spring masih menyisakan gejolak yang tidak berkesudahan dan Qatar berada didalam aliansi AS menentang ISIS, Mau tidak mau tuduhan tersebut memang mesti dihadapkan untuk Qatar sehingga harus menelan pahit untuk ditempatkan sebagai tumbal atas “monopoli” yang selama ini dilakukan bersama-sama diantara negara-negara teluk terhadap kekacauan politik di negara-negara yang digerus Arab Spring. Disinilah kondisi yang menunjukan bahwa Qatar adalah episode tambahan atas kekacauan internal politik negara-negara arab dimana merembet hingga irak-suriah dengan model “Reduksi Koalisi Negara” bukan hanya “Reduksi Negara”.

Momentum “kecerobohan” Qatar dengan pernyataan kontroversial yang mengkritik Arab Saudi tentu saja menjadi momentum yang ganjil tatkala harus dijadikan legitimasi atas isolasi terhadap Qatar dimana Qatar sendiri menjadi bagian dari koalisi menentang ISIS bersama dengan AS. Secara geopolitik pun, basis militer terbesar sebagai pangkalan militer AS di timur tengah berada di Qatar. Lalu bagaimana mungkin tuduhan pendanaan teroris itu harus dilayangkan “hanya” kepada Qatar semata? Pada titik inilah motif isolasi Qatar tidak mendapatkan tempat jika hanya dilekatkan pada ruang-ruang terorisme dan ISIS. Hal ini justru memberikan alternatif kemungkinan lain bahwa Isolasi Qatar adalah satu bentuk “upaya memberikan pelajaran/Alarm” entah terhadap siapa atau aktor siapa yang dilakukan oleh negara yang berada satu lingkaran didalam negara-negara teluk atau penopang utamanya, AS.

Kemungkinan ini diperkuat dengan perbedaan pandangan diantara pejabat-pejabat AS atas tingkah Trump yang menjatuhkan sanksi terhadap Qatar. Sebagaimana dalam jumpa Pers di Rose Garden Gedung Putih (9/6), Trump memberikan pernyataan bahwa AS memiliki keputusan untuk dibuat yakni memblokade Qatar. Tindakan ini tentu malah bersebrangan dengan Tillerson, Menlu AS yang telah lebih dulu memberikan pernyataan bahwa negara-negara teluk sebaiknya melakukan upaya penyelesaian secara diplomatik untuk menemukan sebuah resolusi. “Kami menyerukan kerajaan Arab Saudi,Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir untuk melonggarkan Blokade mereka terhadap Qatar”-Routers. Seruan ini tentu didasari akan efek buruk bagi transportasi dan perdagangan yang tengah berlangsung dari dan ke Qatar.

Perbedaan pandangan ini tentu saja menunjukan problem lain yang tengah terjadi dibalik ketegangan diantara negara-negara teluk beserta isolasinya terhadap Qatar. Problem tersebut dapat dilihat posisi geografis timur tengah sendiri yang berhadapan dengan Rusia dan China termasuk Eropa. Disinilah Timur tengah mesti dipandang secara strategis atas kepentingan siapa terhadap siapa. Dalam konteks inilah kejadian-kejadian politik yang berdekatan dengan ketegangan negara-negara teluk memiliki persinggungan atas problem dikawasan tersebut. Persinggungan tersebut terhubung dengan kepentingan menyoal Pipa Gas dan Pipa Minyak yang bertebaran di Timur Tengah. Secara geopolitik, Rusia dan China menempatkan posisinya sebagai negara yang berhadapan langsung dengan timur tengah termasuk terintegrasi kedalam isu minyak dan gas ini. Keterhubungan ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kejadian seperti KTT Obor Tiongkok pada tanggal 11 Mei 2017, pada tanggal 29 Mei statement senator AS yang menuding bahwa Putin lebih berbahaya daripada ISIS sebelum ketegangan terjadi dan Bom Kedubes AS di Ukraina pada tanggal 8 Juni 2017 pasca Isolasi Qatar.

Peta Timur Tengah dengan Rencana Jalur Pipa Qatar ke Turki
dan pembagian wilayah sesuai proposal “New Middle East” 2006 serta jalur sutra

Pada situasi ini, tampaknya politik Devide et Impera mendapatkan tempat lebih luas dibanding tindakan monopoli terhadap negara-negara melalui rentetan demonstrasi besar-besaran sejak 2011 lalu, yakni beranjak dengan menempatkannya (Devide et Impera) pada ruang Koalisi Negara-negara. Dimana, penempatan ini adalah upaya penjaringan lebih lebar dalam memukul kepentingan-kepentingan negara-negara yang bersinggungan dengan timur tengah. Upaya ini tentu saja mengingatkan pada rencana pembentukan peta baru timur tengah dalam proposal 2006. Setidaknya Arab Saudi akan menyusut dengan tegerus kedalam 3 Negara; Negara arab syiah, Islamic Scared State (Area Mekah & Madinnah) dan wilayah tambahan untuk Jordan. Devide et Impera yang diterapkan kedalam sistem koalisi teluk sehingga mengisolasi bagian dari tubuhnya sendiri dengan serta merta akan mengarahkan negara-negara teluk untuk saling tuding dan memicu konflik. Jika demikian, maka kemungkinan perseteruan diantara negara-negara teluk akan melebar dan pemetaan ulang timur tengah akan mengalami penyesuaian.
Menyoal kepentingan-kepentingan yang dipukul oleh Upaya AS ini tiada lain adalah megaproyek Rusia dan China atas Timur Tengah. Pada tahun 2010, Rusia telah lebih awal mempelopori Integrasi Eurasia yakni komunitas ekonomi yang terbentang dari Lisbon ke Vladivostok sehingga akan menyatukan pasr perdagangan dari Eropa hingga Rusia yang memiliki nilai triliunan dolar. Pukulan tersebut dilakukan lebih dini oleh Washington dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia atas nama Aneksasi Krimea. Pasca itu, Jejaring Pipa Gas Rusia harus terhenti sehingga menyebabkan eropa kekurangan pasokan gas. Meski demikian, Agenda Putin ini ditindaklanjuti lebih ambisius, yakni dengan kemunculan gagasan OBOR tahun 2013 oleh Xi. Gagasan tersebut akan membangkitkan jalan sutra yang pernah hidup di abad pertengahan dimana jalur darat dari mega proyek tersebut akan melintasi timur tengah. Kehadiran OBOR akan menyerobot peluang-peluang strategis seperti perdagangan dan transportasi dikawasan dan kompleksitas pipa gas di timur tengah untuk dikoordinasikan melalui jalur sutra ini. Alhasil, OBOR memiliki konektivitas total dan memberikan keuntungan yang menggiurkan.

Tak terkecuali Qatar sendiri sebagai negara penghasil Gas terbesar turut memberikan perimbangan kekuatan dikawasan negara-negara teluk dalam suatu konstelasi politik. Dengan sumber daya gas alam ini, Qatar meski sebagai negara dengan luas wilayah yang relatif kecil merupakan negara terkaya di dunia dengan jumlah GDP perkapita mencapai $129.000. keadaan ini menjadikan Qatar bertindak otonom dan keluar dari orbit Saudi termasuk lingkungan OPEC. Qatar bahkan membiayai pangkalan militer AS terbesar se-timur tengah. Dalam konteks pengucilan Qatar dan Isolasi terhadapnya, hambatan terhadap gas Alam tidak ditemui, bahkan tidak sedikitpun berpengaruh. Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara teluk dengan Qatar, ekspor melalui jalur pipa dari Qatar ke UEA masih tetap berlangsung. disatu sisi, Qatar dan Exxon telah memiliki perjanjian selama satu dekade. Perusahaan AS ini menjadi penopang ekspor LNG/Gas Qatar terbesar dunia.

Dengan melihat posisi Qatar sebagai mitra dekat AS dengan berbekal keberjalanan fakta-fakta pasca pemutusan hubungan teluk; A: (1) pangkalan terbesar AS dibiayai oleh Qatar (2) Ekspor LNG masih berjalan dan B: penyangkalan oleh Qatar yang dikuatkan oleh FBI bahwa pernyataan kontroversial Qatar adalah ulah hacker Rusia, maka dua hal ini mengarahkan kepada dua kemungkinan yang tetap kepada satu tujuan dari pengadaan ketegangan dikawasan teluk ini. Jika poin A memang tidak terpengaruh dengan tudingan itu, maka sesungguhnya ketegangan tersebut adalah upaya penciptaan “peringatan” atau alarm terhadap aktor lain yang dituju, diluar ring koalisi negara-negara teluk dimana sejak dari Qatar telah ditopang oleh mitra strategisnya, AS. Aktor lain yang dituju itu tampak dijawab dari terlibatnya FBI dalam penyelidikan keamanan di Qatar menyoal situs yang di-Hack itu sendiri. Artinya, poin B menjadi alasan yang mencoba menjawab teka-teki siapa penyebab ketegangan itu, disinilah lapisan bawah dari aspek geopolitik menerjemahkan kedua poin diatas. Eksistensi pipaline atau jalur pipa baik Gas dan Minyak yang kompleks di timur tengah yang merupakan persinggungan antara tiga kawasan, Asia, Eropa dan Rusia itu sendiri menjadi satu-satunya jawaban akan siapa yang sedang dipersalahkan. Kedudukan pipaline ini pun berkumpul secara geografis dengan basis-basis militer AS termasuk Qatar itu sendiri. Alhasil, secara sederhana, pengaruh AS tengah berhadap-hadapan dengan upaya dominasi Rusia yang dibawah tanah tengah bertarung untuk menguasai jalur pipa gas sejak di Suriah. Hal ini pun ditambah dengan konsolidasi KTT Tiongkok yang meneguhkan Rusia akan proyek pipalinennya.

Jalur Pipa di kawasan Qatar dan sekitarnya menjadi tempat basis militer AS

Kondisi demikian tentu menyebabkan AS kalangkabut jika tidak dengan cepat mengendalikan kawasan, dan membuat rencana kedepan agar kawasan tetap terkendali. Jalan satu-satunya adalah memecah dan menguasai. AS melakukan politik dua area yakni dipermukaan dan dilapisan bawah. Maka dari itu, Wajarlah jika mesti alarm itu diaktifkan dengan dentuman Bom kedubes AS di Ukraina sebagai tanda bahwa isolasi Qatar adalah hantaman terhadap dominasi penguasaan pasar Rusia dan sekutu dikawasan timur tengah. Pada titik ini, Keadaan Permukaan yang telah dibentuk itu akan ditemui relevansinya menyoal proposal 2006 “Redraw New Middle East” dengan ketegangan di teluk. Jika ketegangan tersebut akan terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan, Rusia akan dipersalahkan kembali sebagai aktor yang menyebabkan konflik dan pengerusakan terhadap timur tengah. Ia menjadi jalan masuk secara legal bagi AS agar menumpahkan darah lagi rakyat dinegeri-negeri Islam. Walaupun, Disinilah AS akan hadir sebagai penyelamat, dan penggambaran atas kawasan timur tengah dapat disesuaikan sesuai rencana dengan tangan AS yang bersih dari darah.

Oleh: Aji Teja H.
Analis Polugri MAin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here