Pelarangan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurniaan didalam negeri akan jatuh pada 12 januari mendatang. Pemerintah nampaknya akan kembali membuat peraturan baru untuk bisa menyelamatkan beberapa perusahaan tambang di Indonesia khususnya Freeport agar mereka tetap bisa melakukan ekspor bahan mentah keluar negeri.

Situasi ini merupakan dampak belum tuntasnya revisi tuntasnya revisi Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini, Senin 8 Januari 2017.

Pertemuan empat menteri itu membahas aturan relaksasi ekspor mineral mentah yang akan habis pada 11 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014. Jika aturan tersebut tidak segera direvisi maka ekspor mineral itu akan dihentikan pada tanggal tersebut. “Intinya, besok ada ratas (rapat terbatas) dengan Presiden. Intinya kita cari solusi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima bahwa masalah lalu yang menurut saya, kita (pemerintah) banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain. Kita cari solusi,” kata Luhut di kantornya, Senin 9 Januari 2017.

Pemerintah sendiri sadar bahwa langkah mereka selama ini salah dan melanggar konstitusi, bukannya memaksa Freeport untuk membangun smelter justru pemerintah berusaha melindungi Freeport agar tetap bisa melakukan ekspor mineral mentah. Untuk diketahui, pembangunan smelter merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk melakukan ekspor mineral mentah.

Anehnya, sejak tahun 2015 UU minerba mewajibkan Freeport untuk membangun smelter namun Freeport hanya meng-iyakan namun tidak juga membangun smelter hingga saat ini. Disisi lain pemerintah bukannya memberikan sangsi tegas berubah pemutusan kontrak justru Freeport mendapatkan ijin melalui Peraturan Pemerintah agar Freeport tetap bisa melakukan ekspor.

Dengan berakhirnya ijin kontrak pertanggal 12 januari 2017 nanti, nampaknya pemerintah tetap akan lunak dengan Freeport dan akan menyiapkan regulasi yang melegalkan kembali freeport untuk melakukan ekspor mineral mentah. Hal itulah yang diungkapkan oleh wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yabg mengakui ada celah hukum terkait kebijakan mengenai pelonggaran ekspor konsentrat. “Kelemahan dari sisi hukumnya. Kalau cara ini yang ditempuh, mengubah ini maka akan ada sisi dimana kita melanggar UU. Dari sisi ini bagaimana, dari sisi itu bagaimana, ittu sedang dibicarakan. Semua masih dalam proses” ucap Arcandra.

Langkah pemerintah yang terkesan tetap melindungi Freeport dari kesalahanya justru membuktikan pemerintah sedang didikte oleh kekuatan kapitalis besar dinegeri ini. Pemerintah justru dibuat pusing oleh perusahaan kapitalis ini agar bisa tetap berjalan tanpa hambatan. Disisi lain pemerintah sendiri tidak memikirkan bahwa apa yang dilakukan Freeport selama ini justru merugikan kepentingan negeri ini yang kekayaan alamnya justru habis dirampok oleh para kapitalis tersebut.

Imaduddin Al Faruq

Muslim Analyze Institue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here