Menjelang vonis terhadap ahok, mendadak pemerintah mengeluarkan pidato menyatakan akan membubarkan gerakan dakwah Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah melalui Menkopolhukam, mengatakan bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan, menimbulkan benturan, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dan lain sebagainya.

Tentu, apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menjadi tanda Tanya besar dan makin menunjukkan posisi pemerintah sebagai pihak yang senantiasa menyudutkan umat Islam. Hal ini bisa dirasakan sejak aksi ummat menuntut keadilan atas pelecehan Al-Qur’an, kemudian terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, dan sekarang pembubaran gerakan Dakwah Islam.

Jika kita menelusuri aktivitas dakwah HTI, terlihat bahwa HTI sebagai gerakan Dakwah Islam konsisten menyampaikan ajaran Islam yang paripurna. Ajaran Islam yang paripurna tersebutlah yang diyakini sebagai solusi atas berbagai masalah yang menimpa negeri ini. Islam dihadirkan oleh HTI sebagai jawaban komprehensif atas problem kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan moral, korupsi, serta eksploitas sumber daya alam oleh korporasi asing. Adapun pihak-pihak yang senantiasa menuduh dan membenci dakwah HTI justru menjadi bagian dari problematika yang ada tersebut.

Termasuk, yang sangat disorot pada dakwah HTI adalah terkait Ide Khilafah. Tidak dapat dipungkiri, gagasan khilafah yang diperjuangkan oleh HTI dari sisi kewajiban menegakkan dan urgensitasnya kian berkembang dari hari ke hari. Penerimaan dari masyarakat mengalir sedemikian kuat, tak peduli dengan sebagian pihak yang meragukan dan menghalanginya. Setidaknya ada dua hal yang bisa dipahami dari realitas tersebut ; pertama, dakwah yang demikian gencar sehingga alasan normatif terkait kewajiban penerapan syariah dengan metode penegakkan khilafah lebih mudah diakses dan didiskusikan secara terbuka dan fair; kedua, problem kehidupan yang datang silih berganti –meski sudah dicoba dengan berbagai solusi- lambat laun menyadarkan umat bahwa gagasan khilafah layak jadi salah satu alternatif solusi, bahkan sebagian lagi meyakini sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan problem masyarakat dan bangsa.

Tentu Pro dan kontra adalah yang biasa dalam sebuah diskursus intelektual. Artinya bisa jadi ada yang salah paham, gagal paham, hingga ber-paham salah, semuanya merupakan perkara lumrah dalam dinamika dakwah. Justru yang memalukan adalah ketika ada upaya represif dan pembungkaman baik secara fisik maupun secara politik terhadap langkah dakwah. Dan tragisnya hal ini dilakukan oleh pemerintah.

Menjadi tambah aneh lagi ketika didapati banyak kelompok yang membuat ratusan UU pada era reformasi dengan sponsor dana asing, yakni UU yang berkaitan dengan sumber daya alam, Moneter, sektor keuangan, otonomi daerah, politik dan keamanan. Juga kelompok yang menyerahkan barang publik dan infrastruktur kepada dana asing dan dan utang, termasuk penjualan tanah Indonesia kepada asing melalui proyek reklamasi, bisnis properti dan sebagainya untuk mendapatkan utang dari asing. Justru hal-hal tersebutlah yang akan mempermudah dan memberi jalan bagi asing untuk melakukan invasi ekonomi dan politik ke negeri ini. Namun, semua itu justru tidak ditindak apa-apa, bahkan didukung langsung oleh pemerintah.

Maka, kembali bahwa pembubaran Gerakan Dakwah Islam, yang konsisten mengusung Islam Paripurna sebagai solusi atas negeri ini merupakan upaya pemberangusan perjuangan ummat Islam yang hendak memerdekakan diri secara utuh dari dominasi asing dengan berbagai modusnya. Bahkan hal ini merupakah hal yang sangat memalukan, bukti ketidakwarasan intelektual!

Ipank FA (Direktur Eksekutif Muda Muslim Analyze Institute)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here