Kemarin, tepat 17 Agustus 2017 seluruh komponen bangsa ini larut dalam gempita HUT RI Yang ke 72 tahun, sebuah momen sakral yang menarik perhatian sekelompok rakyat dan pemerintah untuk berpesta ria dengan uang negara, di tengah kedaulatan negara yang tergadaikan dan rintihan jutaan rakyat yang menantikan kesejahteraan dan ke adilan.

Kemerdekaan bukan sekedar apa yang ada dalam konsepsi pemikiran manusia, bukan pula sekedar kata-kata yang tertumpahkan di mimbar dan Forum-forum diskusi. Tentu saja Kedaulatan negara, Kesejahteraan dan keadilan merupakan wujud ril dari sebuah negara merdeka. Perayaan Kemerdekaan oleh negara tanpa itu semua sama dengan tipu daya negara terhadap rakyat. Kita tentu tidak menginginkan pemerintahan negeri ini menjadi pengendali tipudaya(HOAX) ditengah masyarakat.

Hoax kemerdekaan

Hoax sendiri adalah suatu kata yang umumnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang palsu, atau usaha untuk menipu atau mengakali orang lain supaya mereka memercayainya, padahal sudah jelas-jelas berita itu adalah palsu. Hoax, di berbagai negara erat kaitannya dengan April Mop yang umumnya dirayakan setiap tanggal 1 April. Sejarah penggunaan kata Hoax sendiri berasal dari filsuf asal Inggris, Robert Nares, . Menurut Nares, hoax berasal dari kata “Hocus”, yang berarti menipu. Hocus sendiri merupakan mantra sulap yang merupakan kependekan dari “Hpcus Pocus”.
Itu pengertian HOAX secara umum, lalu siapa-siapa saja pelaku HOAX?
HOAX bisa di lakukan oleh semua kalangan baik individu, kelompok atau bahkan negara.

Dalam konteks kemerdekaan, pemerintah senantiasa menjadi pihak yang paling sering menggaungkan isu kemerdekaan RI. Bahkan lebih dari itu pemerintah terjun langsung menjadi fasilitatornya(program, anggaran dan penyelenggara).

Di tengah gempita rezim Jokowi dalam penyelenggaraan HUT RI, muncul pertanyaan yang menggelitik, sudahkah Indonesia merdeka?
Apakah negeri ini benar benar sudah berdaulat penuh atas dirinya? sudahkah tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia?
Jika pertanyaan itu belum terjawab dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Republik ini, lalu disisi lain pemerintah dengan masifnya menyosialisasikan dan ikut merayakan HUT RI berarti dalam hal ini negara telah melakukan pembohongan publik /HOAX terhadap isu kemerdekaan.

Menakar kemerdekaan Indonesia

Sejatinya kemerdekaan merupakan fitrah alamiah manusia yang terefleksikan dalam cita cita politik warga. Rakyat negeri ini pernah mencatat sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan negara-negara imperialis. Itu menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan adalah fitrah manusia.

Saat ini Indonesia memasuki era reformasi, sebuah capaian politik yang memakan waktu cukup panjang setelah melalui fase politik orde lama hingga orde baru. Di era pra reformasi, rakyat Indonesia memang terbelenggu oleh bentuk pemerintahan yang mengenang/ rezim yang mencederai nilai-nilai kemerdekaan. Tak heran rezim orde lama dan orde baru harus tumbang di tangan rakyatnya sendiri.

Dinamika politik diera reformasi nampak nya tak jauh berbeda dengan sebelumnya, rezim silih berganti tetapi belum mampu menghantarkan negeri ini menjadi lebih baik. Kedaulatan negara yang menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara hingga detik ini masih dirongrong /dibajak oleh kepentingan bangsa Asing.

Anggota DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, ada campur tangan asing terlibat dalam penyusunan puluhan undang-undang di Indonesia. “Ada 76 undang-undang yangn draft-nya dilakukan pihak asing,” kata Eva. Eva mengatakan, temuan ini diperolehnya dari sumber Badan Intelijen Negara. Puluhan UU dengan intervensi asing itu dilakukan dalam 12 tahun pasca reformasi. Inti dari intervensi ini adalah upaya meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia.
Realitas lainnya tak jauh berbeda.

Kemiskinan masih tinggi, 27 juta jiwa hanya memiliki penghasilan di bawah 360 ribu/bulan (BPS). Pengguna narkoba tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa. Setiap tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba (BNN). Terdapat 0,2% penduduk menguasai 74% tanah (Komnas HAM).
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016, terdapat sekitar 28 juta petani yang statusnya tidak memiliki tanah. Data per Juni 2017 tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang dan menghabiskan anggaran sekira 1 trilliun perbulan (Kemenkumham). Utang negara bertumbuh hingga mencapai 3.667 trilliun/ Mei 2017 (Kemenkeu) dan APBN selalu defisit hingga ratusan trilliun.

Hal itu menunjukkan bahwa negeri ini masih jauh dari pencapaian cita-cita kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita pendirian negara ini. Dan tentu sepatutnya kita bertanya, apa yang salah dari proses bernegara kita yang sudah 72 tahun ini? Apakah pengelolanya (penguasa) yang tidak pandai atau tata cara pengelolaannya (sistem) yang keliru?

Pengamat politik asal Gorontalo, Mustajab Almusthari menyatakan, “Masalah Indonesia saat ini lebih dominan disebabkan oleh tata kelola (sistem) yang digunakan. Pilihan kapitalisme/liberalisme ekonomi sebagai basis ekonomi nasional–sekalipun sering dilabeli sebagai ekonomi Pancasila–adalah pilihan keliru yang terbukti gagal membawa negara keluar dari problem serius ekonomi. Utang bertumbuh hinggan mencapai 3.667 trilliun (Mei 2017), kemiskinan (melarat) masih 10,6% (27 juta), SDA yang melimpah tapi tereksploitasi secara tidak tepat bahkan dikuasai pihak asing dan swasta lokal.

Dari kenyataan itu semua, kita bisa menarik sebuah kongklusi bahwa Indonesia pada kenyataannya belumlah merdeka. Penjajahan kuno ala Belanda dan Jepang mungkin sudah berakhir 1945, tetapi saat ini model penjajahan itu kembali mulai terasa dengan aktor dan model yang berbeda. Itulah yang kita kenal dalam istilah politik modern hari ini “neo imperialisme” yang di sutradarai oleh AS dan sekutu-sekutunya.

Neo imperialisme ini menjadi thoriqoh (metode) dari kapitalisme untuk menjarah dan menjajah negara-negara berkembang. Dengan kapitalisme itu Bangsa – bangsa Asing merampas hak kemerdekaan jutaan rakyat dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, penjajahan kapitalisme muncul dengan dominasi dua wajah yakni AS dan Cina. Dua negara inilah yang punya peran besar dalam konstelasi politik dan ekonomi Indonesia. Akhirnya, kita mengingatkan kepada seluruh komponen rakyat negeri ini untuk bersatu dalam barisan perjuangan melawan kapitalisme beserta agen – agen. Siapapun yang mendukung kapitalisme berarti mendukung penjajahan atas negeri ini, dan kita siap untuk melawan nya hatta itu rezim yang berkuasa.

Indonesia belum merdeka!

Slogan-slogan kemerdekaan dan seremoni acara penyembuhan HUT RI 72 merupakan slogan kosong yang tak bernilai sedikitpun terhadap realitas kehidupan masyarakat. Propaganda dan program penyelenggaraan HUT RI yang selama ini digaungkan oleh pemerintah lampau termasuk Jokowi merupakan berita bohong dan tipu daya terhadap publik oleh pemerintah (HOAX negara).

Dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung pernah menyampaikan, “Pembuat berita hoax terbaik adalah penguasa,” katanya. Alasannya, penguasa mempunyai seluruh peralatan dan kendali untuk berbohong. Intelijen, kata dia, pemerintah punya, begitupun data statistik dan media. “Tapi itu faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna,”.

Jalan baru kemerdekaan

“Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”. Kalimat itu termuat dalam alinea pertama UUD 1945. Namun, sejauh ini istilah kemerdekaan itu bagi rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api. 72 tahun usia Indonesia berdiri nyatanya belum berdampak serius terhadap rakyat dalam hal kesejahteraan dan keadilan. ini diakibatkan oleh hilangnya kedaulatan negara yang dibajak oleh bangsa asing lewat kapitalisme. Oleh karena itu, negeri ini butuh perubahan mendasar bukan parsial.
TAK cukup sekedar pergantian rezim melainkan butuh juga perubahan konsep dan sistem ketatanegaraan. Namun, perubahan seperti apa yang kita inginkan ?

Indonesia memang butuh perubahan agar merdeka secara utuh. Butuh ruang dan waktu yang panjang untuk mengurai diskursus atas solusi kemerdekaan indonesia masa mendatang. Tetapi setidaknya kita bisa melihat beberapa pandangan para ahli tentang teori gagasan perubahan yang akan menambah atau memperkuat arah pemikiran dan langkah kita untuk merekonstruksi arah perubahan Indonesia kedepannya.

Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of Word Order menyatakan bahwa peradaban adalah pusat dunia. Semenjak berakhirnya perang dingin yang melibatkan dua negara adidaya dalam memperebutkan kekuasaaan, konflik yang terjadi sudah tidak lagi berkaitan dengan isu-isu tradisional akan tetapi telah terjadi perubahan konflik dalam tatanan dunia. Jika Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History mengatakan bahwa berakhirnya perang dingin menandai kemenangan Liberalisme sebagai ideologi terakhir dari sejarah kehidupan manusia, Samuel Huntington kemudian muncul dengan bukunya dengan judul The Clash of Civilization sebagai bentuk penolakan terhadap argument Fukuyama.

Bagi Huntington, liberalisme bukanlah akhir kehidupan manusia, ia kemudian mengaitkan masalah tersebut menggunakan teori Hegel yang menyatakan bahwa liberalisme hanyalah sebuah tesis dari sebuah sintesis dan akan ada anti tesis baru setelah liberalisme. Bagi Huntington, Barat dalam hal ini liberalisme tidak lagi menjadi kekuatan utama karena telah muncul kekuatan baru yang menandingi Barat yakni peradaban Asia dan peradaban Islam.

Islam memang di proyeksikan sebagai sebuah kekuatan baru yang akan menyaingi Barat, simbol kapitalisme global. Sebagai muslim, kita yakin bahwa ajaran Islam itu benar dan baik. Benar karena bersumber dari Tuhan Semesta Alam, baik dalam pengertian memuliakan manusia. Oleh karena itu sebagai muslim kami menyerukan kepada semua pihak khususnya kaum muda Indonesia untuk bersinergi dalam perjuangan Islam untuk melawan hegemoni kapitalisme di Indonesia. Termasuk kami mengingatkan kepada pemerintah sebagai pihak yang diberi otoritas oleh rakyat untuk mengatur Indonesia. Pemerintah mestinya menyadari jati diri bangsa ini, bahwa Indonesia adalah negeri muslim terbesar. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan Islam sebagai konsep dan cara baru dalam mengelola Indonesia kedepannya.

Fainal Ade S.IP (Analis MAin Bidang Politik Pemerintahan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here