Wacana dengan isitilah Full Day Scholl (FDS) yang dilemparkan oleh Mendikbud pada bulan Agustus 2016, akhirnya mendapatkan payung hukum dengan keluarnya PERMENDIKBUD no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Akan tetapi, pasca keluarnya PERMENDIKBUD tersebut, terdapat penolakan keras dari kalangan masyarakat termasuk PBNU lantaran dianggap akan menghilangkan peran MADIN (Madrasah Diniyah) dan PONTREN (Pondok pesantren) yang selama ini berjalan di kalangan NU sebagai basis penguatan nilai agama dalam membentuk karakter para pelajarnya. Bahkan penolakan tersebut dilakukan PBNU dengan mengeluarkan surat intruksi No 1460/C.I.34/08/2017 yang isinya menyerukan kepada Badan Otonom NU seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demo menolak kebijakan tersebut.

Full Day School merupakan sebuah sekolah yang memberlakukan jam belajar sehari penuh dari jam 07.00-16.00 selama 5 hari. Maka dengan program tersebut anak-anak akan lebih banyak aktivitas di dalam sekolah dari pada di luar sekolah dengan aktivitas yang berbeda-beda. Begitu juga yang melatar belakangi dari keluarnya PERMENDIKBUD tersebut oleh menteri Muhadjir Effendy, lantaran untuk mecegah sikap liar para pelajar ketika orangtua belum pulang dari tempat bekerja dengan harapan secara perlahan mampu terbangun karakter setiap pelajar tersebut.

Jika dikaji lebih lanjut dari polemik Full Day School yang terjadi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah masih menyadari pendidikan yang dibangun selama ini masih berada dalam lubang kegelapan, terutama dalam membentuk karakter (bermoral, beretika dan berbudi luhur) serta tujuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menjadi manusia beriman dan bertakwa. Sehingga harapan dan tujuan tersebut selama ini hanya menjadi isapan jempol semata, hal tersebut dibuktikan dengan masih maraknya tawuran,bullying,premanisme dan seks bebas dikalangan pelajar saat ini.

Kedua, lunturnya kepercayaan publik terhadap Negara sebagai penyelenggara pendidikan dalam membentuk pelajar yang berkarakter dan beradab, sehingga menyelenggarakan tambahan pendidikan keagamaan diluar jam sekolah dianggap tetap harus dilakukan.

Ketiga, penanggulangan parsial dalam penyelesian masalah pendidikan menjadi faktor pemicu polemik. Dalam keberhasilan membangun pendidikan tidak bisa dilepaskan sinerginya antara sekolah, keluarga dan lingkungan. Jika yang melatarbelakangi lahirnya FDS lantaran kosongnya kehadiran keluarga di rumah, serta hilangnya sosok ibu sebagai pengatur urusan rumah tangga dikarenakan alasan justru sibuk bersaing dengan suaminya mencari dolar, maka lahirnya kebijakan FDS sangatlah tidak tepat dalam penyelesaian masalah tersebut. Justru semakin membenarkan dan membiarkan keluarga tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, secara tidak langsung sekolah bertransformasi menjadi panti asuhan anak semata. Begitupun faktor lingkungan yang tidak menjamin terjaganya moral pelajar, maka akan menghancurkan cara berpikir dan bersikapnya yang hari ini justru Negara sendiri yang memfasilitasi kecarut marutan lingkungan masyarakat mulai dari hadirnya minuman keras, pembiaran pergaulan yang mengarah terhadap perzinahan, tontonan , dll.

Keempat, polemik FDS akan mudah menjadi alat politik penguasa untuk memanfaatkan salahsatu kelompok dalam rangka mendapatkan dukungan menjalankan agenda busuknya. Bisa jadi, jika banyak penolakan dari kelompok ini, pemerintah akan mencabut peraturan FDS dalam rangka mendongkrak suara untuk 2019. Hipokrit demokrasi!

Kelima, peraturan ini seakan-akan membenturkan dua kelompok muslim di negeri ini. Di mana pihak pertama mendukung peraturan, dan pihak kedua menolak keras. Ini semakin menambah keruh hubungan di tengah umat Islam di Indonesia.

Perlu dipahami, bahwasannya polemik di atas hanyalah sebagian faktor akibat masalah di negeri ini, yang selamanya hanya akan seperti mata rantai syaitan, yang tidak akan menyelesaikan masalah tetapi melahirkan masalah baru. Sebab utamanya adalah penerapan kehidupan sekuleristik yang diterapkan dalam bentuk Negara, maka pendidikan yang dibentuk tidak bisa menjadi jaminan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berkarakter. Begitu juga jangan harap akan terciptanya sinergitas antara sekolah, keluarga dan lingkungan, tetapi justru akan semakin menjerumuskan dan saling menghancurkan. Pembangunan ideal dalam mewujudkan tujuan pendidikan hanya akan terjadi dalam penerapan Islam. Dalam Islam, yang akan dibangun adalah melahirkan pelajar yang berkeperibadian yang menjamin ketaqwaan serta handal dalam sain teknologi. Sinergitas antara sekolah,keluarga dan lingkungan akan dipastikan berjalan dengan pengontrolan Negara.

Indra Lesmana, S.Pd.I – (Analis MAin Bidang Politik Pendidikan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here