Oleh:
Fainal Ade
(Analis Main Bidang Politik Pemerintahan)

Mengamati sepak terjang Pemerintahan Jokowi selama ini memang sangat menarik. Di awal-awal kampanye, Jokowi begitu dipuja bak dewa penyelamat yang akan menyelamatkan Indonesia dari kehancurannya. Media massa masif memberitakan gerak-gerik calon presiden ini, Apa lagi Jokowi dikenal sebagai sosok yang merakyat, lahir dari rakyat kecil (Wong cilik), aksinya yang suka blusukan menguatkan hati rakyat Indonesia bahwa Jokowi lah pemimpin ideal yang dinantikan itu.

Visi misi Jokowi tak mampu dibendung lawan politik nya; kesejahteraan, keadilan, pembangunan, slogan revolusi mental tertata rapi dalam lembar planning politik nya.

Ketika pemilihan tiba Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi pemenang dengan memperoleh sebanyak 70.997.833 suara atau 53,13 persen. Sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,84 persen (KPU).

Namun setelah memimpin yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan-kebijakan Jokowi justru tak menggambarkan visi misinya sebagaimana di awal kampanye. Kebijakan- kebijakan nya selalu menuai Pro kontra di tengah masyarakat, parahnya rezim Jokowi terkesan mengabaikan dan tak peduli dengan masukan dan kritik dari luar. Tak ayal lagi banyak pengamat menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang tidak peduli dengan nasib rakyat.

Masih hangat dalam benak rakyat indonesia ketika di awal-awal kepemimpinan nya, pemerintahan Jokowi mencabut subsidi BBM. Kebijakan itu pun menuai kritik dari para pengamat, parpol oposisi termasuk penolakan di kampus-kampus lewat aksi massa mahasiswa tetapi, semua itu tampaknya tidak diindahkan oleh rezim Jokowi, Kebijakan tersebut tetap diberlakukan, rakyat pun harus pasrah menerima kenyataan (efek domino) dari kenaikan harga BBM.

Kebijakan lain yang dianggap kontra produktif terhadap kepentingan rakyat adalah pencabutan subsidi listrik 900 VA yang berimbas naiknya harga listrik, perpanjangan kontrak PT. Freeport yang menguntungkan asing, dan terbaru adalah dorongan atas UU Pemilu Presiden Treshold yang terindikasi mematikan peran partai kecil untuk mengusung capres cawapres, impor garam yang dinilai mematikan peran produksi garam nasional imbasnya produk para petani garam nasional makin tersingkirkan, wacana penggunaan dana haji untuk tutupi defisit APBN dan lain-lain.

Termasuk keputusan politik pemerintah yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir yakni penerbitan Perpu ormas No 2 Tahun 2017 dan sekaligus diikuti pencabutan badan hukum perkumpulan atas ormas HTI, keputusan tersebut kembali menuai kecaman yang cukup tajam dari berbagai kalangan mulai dari; tokoh masyarakat, ulama, akademisi, politisi, praktisi hokum termasuk mahasiswa. namun sudah menjadi tabiat atau karakter kepemimpinan-nya, rezim Jokowi tetap bersikukuh dengan keputusannya.

Sampai sekarang problem Perpu ini belum menemui titik terang, HTI merasa punya hak untuk berserikat di Indonesia, sebab menurut HTI aktivitas nya selama ini tidak ada yang salah dan melanggar aturan yang ada, sebagaimana yang dituduhkan secara sepihak oleh pemerintah, dan beberapa kroni penguasa. Sayangnya, dalam hal ini rezim Jokowi tidak memposisikan diri sebagai negarawan yang memerintah dengan prinsip kebijaksaan sehingga melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, rezim Jokowi dengan angkuh dan tanpa proses pembuktian lewat pengadilan juga tanpa penerbitan SP terlebih dahulu, justru langsung mengeluarkan kebijakan Perpu ormas No 2 Tahun 2017 dan pencabutan badan hukum perkumpulan HTI. Ini jelas, melanggar prosedur hukum (tindakan inkonstitusional). Dan untuk membenarkan tindakan nya itu rezim Jokowi membangun argumen yang dinilai ‘memaksa’ oleh banyak pihak. Sebagai contoh, apa yang dinyatakan oleh Fadli Zon bahwa “Perppu itu bertentangan dengan Pancasila,”. Juga “Perppu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Pak Yusril Ihza Mahendra.

Pasca penerbitan Perppu tersebut, tampak elektabilitas pemerintahan Jokowi semakin menurun di mata masyarakat. Akumulasi semua masalah itu menjadikan rezim Jokowi mendapat Julukan yang tidak senonoh dari masyarakat, mulai dari; rezim khianat, wong licik, yang terakhir rezim diktator. Dan pada posisi ini masyarakat tidak bisa juga disalahkan, sebab pendapat masyarakat itu mengikuti realitas yang mereka alami. Kalau kebijakan yang dibuat memang berpihak kepada rakyat tentu rakyat akan memuliakan pemimpinnya.

Waketum Gerindra Ferry Juliantoro menilai elektabilitas Jokowi saat ini justru menurun. Salah satu parameter yang dipakai Ferry adalah media sosial. “Menurut kami, elektabilitas (Jokowi) realitasnya adalah turun. Pertama, di media sosial yang terdiri atas lovers dan haters, jumlah haters sudah lebih banyak,” sebagaimana ungkapannya dalam acara rilis survei SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Diktator politik kah Jokowi?

Rezim Jokowi mendapat gelar pemimpin diktator dari masyarakat setelah penerbitan Perpu No 2 Tahun 2017 dan pencabutan izin ormas HTI. Kalimat “jokiwi rezim diktator” bertebaran di Poster-poster aksi mahasiswa dan ormas-ormas Islam, tak terkecuali di media sosial Isu itu sampai menghebohkan istana Negara. Hal ini bisa dilihat ketika rezim Jokowi dan megawati turut merespon isu diktator yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi.

Presiden Joko Widodo sampai dua kali menyinggung di depan publik bahwa tidak ada kekuasaan absolut atau otoriter di Indonesia. Setelah meresmikan Museum Keris di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017) “yang menyampaikan, saya Presiden ‘ndeso’, Presiden tidak tegas, klemar-klemer” ujar Jokowi.
“Eh begitu kami menegakkan undang-undang, malah balik lagi. Loncat menjadi otoriter, diktator. Yang benar yang mana? Yang klemar-klemer, yang ndeso atau yang diktator dan otoriter?”.

Di kesempatan lain Megawati ikut merespon isu diktator.

Sedikit memberikan pandangan, Jika melihat kata “dictator”, sesungguhnya ia merupakan sifat, “diktator” merupakan sifat yang ditujukan bagi suatu pemerintahan atau pemimpin. Jadi, diktator itu tidak dinilai dari raut muka yang ndeso tetapi dinilai dari tindakan, kebijakan atau keputusan politik pemerintah.

Diktator sendiri berasal dari bahasa latin, Dictare, yang menyatakan sebagai perintah, seorang pemegang kekuasaan mutlak dalam menjalankan pemerintahan Negara. (Ensiklopedia Indonesia, 1989 : 822).
Pengertian diktator juga dikemukakan oleh Jules Archer (1985 : 19), bahwa diktator adalah seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan-keinginan nyata dari rakyatnya.

Ciri-ciri negara Diktator menurut Carl J. Frederick dan Z. Bigriewle Brezinksky,
Suatu sistem teror baik psikis maupun phisik yang dilaksanakan melalui partai dan pengawasan polisi khusus yang ditujukan terhadap musuh-musuh rezim yang demonstratif dan juga terhadap golongan penduduk yang tidak menyetujuinya. Teror itu baik yang dilakukan oleh polisi rahasia maupun oleh partai yang ditujukan untuk menindas masyarakat secara sitematis dengan menggunakan ilmu modern.

Abu Daud Busroh, menyebutkan ciri-ciri negara diktator adalah sebagai berikut : 1) adanya peradilan khusus untuk mengadili orang yang melawan rezim yang berkausa, 2) tidak ada kebebasan berserikat dan berkumpul,

Dari pendapat tersebut, kita dapat menilai posisi pemerintahan Jokowi Saat ini apakah benar-benar diktator, setengah diktator atau sebaliknya memang tidak diktator?

Pendapat dari Abu Daud Busroh, sebenarnya sudah cukup untuk menilai posisi rezim Jokowi memang sudah bertindak diktator, larangan terhadap ormas HTI lewat penerbitan Perpu telah menghilangkan kebebasan berserikat HTI yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi yang ada dan uu ormas No 17 tahun 2013 sebenarnya masih cukup mewakili, dengan menyatakan larangan ormas yang berideologikan ateisme, Marxisme dan lenimisme.

Pancasila sendiri mengakui ketuhanan yang maha esa sebagai dasar kehidupan individu, kelompok /ormas bahkan negara. Dan selama ini HTI menyiarkan syiar ajaran Islam yang sejatinya merupakan risalah dari Tuhan yang Maha Esa. Dan ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam uu Ormas no 17, bukan merupakan sesuatu yang terlarang.

Pendapat lain dari Jules Archer bahwa diktator berambisi mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan-keinginan nyata dari rakyatnya. Pendapat Jules Archer ini juga relevan dengan kegiatan politik rezim Jokowi, banyak kebijakan-kebijakan nya seolah dipaksakan kepada rakyat. Kalau saja, kita melakukan survei terhadap kebijakan pencabutan subsidi BBM dan Listrik 900 VA, Niscaya kita akan menemukan penentangan besar dari rakyat, tetapi hasrat politik yang culas menjadikan rezim ini lupa diri.

Jokowi memang bukan orang pertama yang mendapat julukan diktator di Republik ini, kita ingat di era orde baru ada sosok Soeharto yang juga akrab dengan julukan tersebut. Tindakannya yang Represif dan anti lawan politik menjadikan Soeharto dijuluki rezim diktator, Kita berharap rezim Jokowi tidak menggali luka lama rakyat Indonesia.

Kontraktor politik

Kontraktor merupakan sinonim dengan kata pemborong, dengan defenisi lain bahwa kontraktor berasal dari kata kontrak artinya surat perjanjian atau kesepakatan. Kontrak juga bisa berarti sewa. Jadi kontraktor bisa disamakan dengan orang atau badan hukum atau bada usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkan dari pemilik proyek.

Dari sini, bisa kita lekatkan kontraktor Politik adalah sebuah badan yang disewa atau dikontrak untuk menjalankan proyek pekerjaan dari pemilik proyek dengan melakukan aktivitas-aktivitas politik. Pada sisi ini, jika pemilik proyek adalah rakyat, maka aktivitas politik itu akan dilakukan untuk kebaikan rakyat, sebaliknya jika pemilik proyek adalah pihak asing atau korporasi maka aktivitas politik akan menyenangkan asing atau korporasi.

Disinilah kontraktor politik menjadi berbahaya karena aktivitas politisi atau pemerintah yang membangun kegiatan kenegaraan akan berada di bawah kendali/kontrol pihak lain, yakni asing. Dalam posisi ini pemerintah berperan sebagai pekerja untuk kekuatan asing, bukan sebagai pelayanan kepentingan masyarakat. Negara berubah menjadi lahan bagi negara asing untuk mencari peruntungan dalam istilah politik sering di kenal dengan Negara vasal.

Dalam kajian ilmu politik kontemporer Negara vasal adalah negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Jika negara vasal dalam bahaya dan diserang negara lain, maka negara “pelindung” akan membantu Negara vasal tersebut. Saat ini, istilah yang lebih umum adalah negara boneka,/proktetorat.

Dalam kepemimpinan Jokowi nampak nya Indonesia berjalan di bawah bayang-bayang/ kontrol negara asing. Untuk menilai itu, tidak perlu gelar pendidikan yang tinggi, cukup dengan mengamati kebijakan pemerintah bisa kita lihat arahnya, jika kebijakan tersebut lebih berpihak kepada asing dan mengabaikan hak rakyat maka itu artinya pemerintah sedang berada di bawah kontrol pihak asing. Dalam hal ini, pemerintah sedang menjalankan tugas tuanya yakni pada posisi ini pemerintah berperan sebagai kontraktor politik bagi asing.

Istilah tentang negara valas atau negara boneka dan kontraktor politik sebenarnya bukan hal baru bagi konstelasi politik Indonesia, sejak dulu kepemimpinan Indonesia memang sudah dikangkangi pihak asing, yakni AS dan konco-konconya. Termasuk di era pemerintahan Jokowi kita melihat bahwa intervensi negara-negara luar juga begitu besar atas Indonesia. Khususnya China, manuver politik China atas Indonesia bisa kita tengok di bidang ekonomi yang begitu nyata.

Presiden Joko Widodo telah membahas sejumlah kerja sama ekonomi dengan pelaku bisnis asal China maupun pejabat organisasi internasional dalam memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Jokowi telah menerima pimpinan perusahaan Shanghai Electric Co Ltd dan Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde di sela kunjungan kerjanya ke China.

Data Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah WNA yang masuk Indonesia per 2016 sebanyak 8,9 juta. Beberapa mega Proyek pembangunan infrastruktur yang hari ini ramai diperbincangkan karena proses perizinan termasuk administrasi nya yang gaduh seperti Meikarta termasuk juga reklamasi di teluk Jakarta adalah imbas dari ketundukan rezim Jokowi terhadap korporasi. Kita tau para pengembang mega proyek reklamasi dan Meikarta adalah korporasi-korporasi aseng.

Kedaulatan ekonomi negara di rongrong oleh pihak aseng lewat perjanjian dan kerjasama yang nyata-nyata merugikan negara dan rakyat Indonesia. Dari sini tidaklah aneh jika melihat suara publik bahwa Jokowi adalah rezim diktator sekaligus kontraktor politik asing dan aseng.

Ada suatu pepatah yang mengatakan “lempar batu sembunyi tangan”. Saya khawatir polemik hukum yang menimpa Buni Yani, ulama, dan ormas Islam saat ini, adalah permainan pemerintah/manajemen konflik untuk menutupi kejahatan pemerintahan yang menggadaikan negeri ini kepada asing dan aseng.

Butuh revolusi paradigma bukan sekedar slogan revolusi mental.

Program revolusi mental tampaknya hanya sekedar rezim tanpa arah, tak ada bukti yang bisa dirasakan dari program tersebut, justru kerusakan mental generasi makin menjadi. (baca:degradasi moral bangsa Indonesia), hutang makin bertambah, jalan penguasaan sector-sektor strategis oleh asing tetap kuat, dsb.

Memutus rantai diktator dan kontraktor politik yang membelenggu Indonesia dewasa ini saya pikir bukan perkara sulit, rezim itu bisa runtuh cukup dengan propaganda politik yang massif dan upaya memobilisasi masa yang kontinue, atau melalui jalur pemilu 2019 atau lebih awal dengan jalur parlemen.

Namun, Hal yang rumit adalah bagaimana memutuskan paradigm politik pemerintah yang menghamba kepada asing. Ini hal rumit dan sistemik. Dalam prinsip penyusunan APBN, senantiasa menempatkan pajak sebagai sumber utama, ketika terjadi defisit APBN, mak akan ditambal dengan Hutang. Dari sinilah, Asing hadir dengan jaminan penguasaan SDA serta investasi. Itulah lingkaran setan kapitalisme yang merupakan permasalahan sistemik.

Karenanya, negeri ini tidak cukup hanya dengan modal janji dan slogan-slogan kosong untuk bisa berubah. Namun, harus bisa membangun sebuah revolusi paradigm untuk menyelesaikan problem sistemik yang berakar dari penjajahan neoliberal, Kapitalisme.

Untuk itu, keterbukaan untuk melihat paradigma lain sebagai lawan atas neoliberal kapitalisme adalah sesuatu yang niscaya. Dalam hal ini, Islam sebagai ajaran sempurna yang mencakup konsep bernegara, ekonomi, hukum dan sebagainya adalah alternative yang harusnya dikaji oleh para intelektual, pemikir, politisi dan pemerintah, dengan sebuah kajian mendalam dan adil. Apalagi Islam merupakan keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, dan telah lama mendarah daging dalam jiwa dan perjuangan rakyat Indonesia sejak zaman penjajajahan colonial Belanda.

Inilah yang diperlukan oleh negeri ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here